Mungkin kita semua pasti setuju kalau ekonomi kerakyatan adalah istilah baru ditengah-tengah kebanyakan masyarakat Indonesia. Ekonomi kerakyatan pada awalnya mulai diperkenalkan oleh guru besar FE UI, Prof Sarbini Sumawinata, pada tahun 1985, didalam artikel nya di sebuah majalah. Di dalam artikel nya beliau menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan bukanalah suatu fundamental maupun konsep sistem ekonomi suatu negara tetapi beliau lebih menitikberatkan kepada cara, karakteristik, dan pelaksanaan tujuan pembangunan. Hal ini diperuntukan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat yang selama ini terabaikan dengan munculnya kapitalisme. Adapun yang menjadi objek dari ekonomi kerakyatan ini adalah masyarakat pedesaan karena kebanyakan dari rakyat Indonesia tinggal di desa sebagai petani, buruh, dan nelayan.
Ekonomi kerakyatan merupakan suatu bagian dari ideologi sosialisme kerakyatan yang terdiri dari berbagai sektor kehidupan, yang berintikan kebebasan tanpa intervensi asing, dan kemajuan perekonomian rakyat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep yang telah dirancang untuk tujuan pembangunan Indonesia lewat pengentasan kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan rakyat kecil. Walaupun sasarannya pedesaan satu hal yang perlu diperhatikan adalah rakyat kecil bukanlah pelengkap penderita dalam pembangunan, melainkan turut serta sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Sebagai tambahannya negara atau pemerintah harus bertugas menggerakkan pembangunan ini. Prinsipnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan membuat kebijakan khusus untuk pemberdayaan masyarakat dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalagi kegiatan produksi rakyat lewat pembangunan jalan, proteksi dari kapitalisme pasar bebas dan monopoli koperasi.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, konsep ekonomi kerakyatan ini bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi ia melawan dominasi korporasi kapitalis, di sisi yang lain ia juga menentang sosialisme stalinis, di mana negara memiliki peran yang powerful terhadap perekonomian masyarakat. Ekonomi kerakyatan menentang free trade, tetapi demikian pula dengan etatisme. Di dalam pembagian antara sosialisme kapitalisme dan ekonomi kerakyatan Sarbini sebenarnya lebih condong kepada Keynesian yang meninjau betapa pentingnya peranan negara lewat instrumen fiskal nya.
Hal yang perlu dikaji antara ekonomi kerakyatan dan keynesian adalah persamaan dan perbedaannya. Ekonomi kerakyatan dan keynesian memiliki tujuan yang sama, yaitu peningkatan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli konsumen, dan permintaan yang efektif. Perbedaannya, Keynesian mewujudkan lapangan tenaga kerja dengan unit ekonomi skala besar dibarengi dengan dukungan teknologi yang tingi. Sedangkan ekonomi kerakyatan , perekonomian didukung oleh usaha-usaha ekonomi skala kecil seperti UKM dengan bantuan teknologi sederhana dengan cakupan mekanisasi pertanian. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara keynesian dan ekonomi kerakyatan dimana tujuan keynesian untuk mencapai kelebihan produksi, sedangkan ekonomi kerakyatan untuk pemenuhan kebutuhan essential rakyat yang berorientasi pada pasar lokal.
Ekonomi kerakyatan merupakan suatu bagian dari ideologi sosialisme kerakyatan yang terdiri dari berbagai sektor kehidupan, yang berintikan kebebasan tanpa intervensi asing, dan kemajuan perekonomian rakyat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep yang telah dirancang untuk tujuan pembangunan Indonesia lewat pengentasan kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan rakyat kecil. Walaupun sasarannya pedesaan satu hal yang perlu diperhatikan adalah rakyat kecil bukanlah pelengkap penderita dalam pembangunan, melainkan turut serta sebagai pelaku ekonomi yang mandiri. Sebagai tambahannya negara atau pemerintah harus bertugas menggerakkan pembangunan ini. Prinsipnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan membuat kebijakan khusus untuk pemberdayaan masyarakat dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalagi kegiatan produksi rakyat lewat pembangunan jalan, proteksi dari kapitalisme pasar bebas dan monopoli koperasi.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi, konsep ekonomi kerakyatan ini bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi ia melawan dominasi korporasi kapitalis, di sisi yang lain ia juga menentang sosialisme stalinis, di mana negara memiliki peran yang powerful terhadap perekonomian masyarakat. Ekonomi kerakyatan menentang free trade, tetapi demikian pula dengan etatisme. Di dalam pembagian antara sosialisme kapitalisme dan ekonomi kerakyatan Sarbini sebenarnya lebih condong kepada Keynesian yang meninjau betapa pentingnya peranan negara lewat instrumen fiskal nya.
Hal yang perlu dikaji antara ekonomi kerakyatan dan keynesian adalah persamaan dan perbedaannya. Ekonomi kerakyatan dan keynesian memiliki tujuan yang sama, yaitu peningkatan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli konsumen, dan permintaan yang efektif. Perbedaannya, Keynesian mewujudkan lapangan tenaga kerja dengan unit ekonomi skala besar dibarengi dengan dukungan teknologi yang tingi. Sedangkan ekonomi kerakyatan , perekonomian didukung oleh usaha-usaha ekonomi skala kecil seperti UKM dengan bantuan teknologi sederhana dengan cakupan mekanisasi pertanian. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara keynesian dan ekonomi kerakyatan dimana tujuan keynesian untuk mencapai kelebihan produksi, sedangkan ekonomi kerakyatan untuk pemenuhan kebutuhan essential rakyat yang berorientasi pada pasar lokal.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar